Analisis Yuridis Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) atau dikenal juga sebagai Omnibus Law, merupakan sebuah regulasi yang kontroversial sejak awal pembentukannya. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan regulasi, meningkatkan investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, proses legislasi yang dianggap kurang transparan dan partisipatif menimbulkan polemik di berbagai kalangan masyarakat. Pembentukan UU ini dianggap mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum yang mengedepankan supremasi hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Secara yuridis, UU Cipta Kerja mengubah dan mencabut sejumlah ketentuan dalam berbagai undang-undang sektoral, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Perubahan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan kelompok-kelompok rentan, seperti pekerja, masyarakat adat, dan lingkungan hidup. Selain itu, mekanisme omnibus law yang digunakan dalam pembentukan UU ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis UU Cipta Kerja dari perspektif negara hukum. Fokus utama adalah untuk mengkaji proses pembentukan UU Cipta Kerja, mengidentifikasi potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip negara hukum, dan menganalisis implikasi yuridisnya terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem hukum di Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.