Ekonomi Publik

Era digital telah mentransformasi lanskap ekonomi global, menciptakan tantangan baru dalam pemungutan pajak dan regulasi. Munculnya perusahaan teknologi multinasional yang beroperasi secara lintas batas menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai basis pajak yang adil dan efektif. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dengan potensi ekonomi digital yang besar, menghadapi dilema dalam merancang kebijakan pajak digital yang mampu mengoptimalkan penerimaan negara tanpa menghambat arus investasi asing yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi.

Investasi Asing Langsung (FDI) memainkan peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, ketidakpastian regulasi, termasuk kebijakan perpajakan, dapat menjadi hambatan signifikan bagi investor. Kebijakan pajak digital yang belum matang atau tidak jelas dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan meningkatkan biaya kepatuhan, sehingga berpotensi mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris bagaimana penerapan kebijakan pajak digital di Indonesia, baik yang sudah ada maupun yang sedang dipertimbangkan, memengaruhi keputusan investasi asing langsung. Pemahaman mendalam mengenai hubungan ini krusial untuk merumuskan kebijakan yang seimbang antara penerimaan negara dan iklim investasi yang kondusif di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital.