Kuh Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan landasan utama hukum perdata di Indonesia, yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari keluarga, harta benda, hingga perikatan. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan sosial budaya, muncul fenomena di mana norma-norma yang terkodifikasi dalam KUH Perdata terkadang tidak sepenuhnya selaras dengan praktik hukum yang berkembang di masyarakat, khususnya yang bersumber dari hukum adat.

Sengketa waris adat merupakan salah satu contoh nyata di mana benturan antara KUH Perdata dan hukum adat seringkali terjadi. Di banyak wilayah di Indonesia, hukum waris adat masih memegang peranan penting dalam menentukan pembagian harta warisan. Hal ini menimbulkan pertanyaan kompleks mengenai bagaimana KUH Perdata, yang cenderung mengadopsi prinsip-prinsip hukum Barat, dapat diterapkan atau diharmonisasi dengan sistem hukum waris adat yang memiliki kekhasan tersendiri.

Kajian terhadap penerapan pasal-pasal KUH Perdata dalam sengketa waris adat menjadi krusial untuk memahami efektivitas dan relevansi KUH Perdata di tengah keragaman sistem hukum yang hidup di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pasal-pasal KUH Perdata yang relevan dalam sengketa waris adat, menganalisis bagaimana hakim atau praktisi hukum memperlakukan dan menginterpretasikan pasal-pasal tersebut dalam putusan atau nasihat hukum, serta mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.