Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang menimbulkan trauma mendalam bagi korban, tidak hanya secara fisik tetapi juga psikologis dan sosial. Sistem hukum pidana materiil, yang berfokus pada definisi tindak pidana dan sanksi, seringkali dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan komprehensif bagi korban. Fokus utama pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan penetapan pidana bagi pelaku terkadang mengabaikan kebutuhan pemulihan dan keadilan restoratif bagi korban.

Dalam konteks hukum pidana materiil, perlindungan korban seringkali diukur dari keberhasilan penuntutan dan pemberian sanksi yang setimpal kepada pelaku. Namun, pendekatan ini belum tentu memenuhi rasa keadilan korban yang sesungguhnya, yang mungkin lebih membutuhkan pemulihan trauma, dukungan psikososial, dan pengakuan atas penderitaan yang dialaminya. Kesenjangan antara tujuan hukum pidana materiil (pencegahan dan penghukuman) dengan kebutuhan korban (pemulihan dan keadilan) menjadi celah yang perlu dikaji lebih mendalam.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana hukum pidana materiil dapat direkonstruksi untuk lebih mengedepankan pendekatan restoratif. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada kesalahan pelaku dan hukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban, pemberdayaan korban, dan pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Rekonstruksi ini penting untuk memastikan bahwa sistem hukum pidana tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan dan memberikan keadilan yang lebih substantif bagi korban pemerkosaan.