Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyberbullying Yang Mengakibatkan Trauma Psikis Berat Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia: Analisis Normatif Pasal 27A Uu Ite, Pasal 433 Kuhp Nasional, Dan Putusan Mk No. 105/Puu-Xxii/2024

Fenomena cyberbullying telah berkembang menjadi ancaman serius yang tidak hanya merusak reputasi, tetapi juga dapat menimbulkan luka psikologis mendalam dan permanen bagi korbannya. Dampak trauma psikis berat yang dialami korban, seperti gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi berat, atau bahkan pemikiran bunuh diri, menuntut perhatian hukum yang memadai.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, meskipun membawa banyak kemudahan, juga membuka celah bagi perilaku negatif seperti cyberbullying. Intensitas dan jangkauan penyebaran konten negatif di dunia maya seringkali membuat korban merasa tidak berdaya dan terisolasi, memperparah dampak psikologis yang ditimbulkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kecukupan kerangka hukum pidana yang ada dalam memberikan keadilan bagi korban.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penanganan cyberbullying masih menghadapi tantangan. Pasal 27A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah, serta Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) yang baru, menawarkan landasan hukum yang berbeda dalam mengkaji pertanggungjawaban pidana. Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 105/PUU-XXII/2024 memberikan perspektif baru terkait penafsiran dan penerapan hukum dalam kasus-kasus serupa, yang perlu dianalisis secara mendalam.