Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Peredaran Narkotika Melalui Rokok Elektrik (Vape) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Di Aceh)

Fenomena rokok elektrik atau vape yang kian populer, terutama di kalangan generasi muda, telah disalahgunakan sebagai medium baru peredaran narkotika. Cairan vape yang semula dirancang untuk nikotin kini diisi dengan berbagai jenis narkotika sintetis, menciptakan tantangan hukum tersendiri yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi yang ada. Aceh, sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam penegakan hukum syariat Islam dan juga tingkat peredaran narkotika yang cukup tinggi, menjadi lokasi studi yang relevan untuk menganalisis modus operandi baru ini.

Perubahan bentuk narkotika dari bentuk tradisional menjadi cairan yang dapat dihirup melalui vape memerlukan kajian mendalam terhadap bagaimana undang-undang yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mampu menjangkau dan memberikan pertanggungjawaban pidana yang setimpal bagi para pelaku. Ketiadaan pengaturan spesifik mengenai narkotika dalam bentuk cairan vape berpotensi menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh jaringan pengedar.

Studi ini akan fokus pada bagaimana pelaku di Aceh melakukan peredaran narkotika melalui vape, jenis narkotika apa yang paling sering digunakan, serta bagaimana aparat penegak hukum menerapkan ketentuan pidana dalam UU Narkotika untuk menjerat pelaku. Pemahaman mendalam mengenai modus operandi ini sangat krusial untuk merumuskan strategi pencegahan dan penindakan yang lebih efektif di masa depan.