Peraturan

Sektor keuangan digital di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat, didorong oleh inovasi teknologi yang memungkinkan transaksi lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Namun, pertumbuhan ini juga dibarengi dengan peningkatan risiko keamanan siber, termasuk kebocoran data pribadi nasabah. Regulasi perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), hadir sebagai payung hukum untuk memberikan jaminan keamanan bagi individu. Akan tetapi, efektivitas UU PDP dalam menghadapi kompleksitas ancaman siber yang terus berkembang, terutama yang menargetkan sektor keuangan digital, masih perlu dikaji secara mendalam.

Ancaman siber di sektor keuangan digital tidak hanya terbatas pada peretasan akun atau pencurian identitas, tetapi juga mencakup serangan yang lebih canggih seperti ransomware, phishing yang semakin masif, dan penyalahgunaan data untuk tujuan penipuan. Sektor keuangan digital, dengan sifatnya yang sangat bergantung pada data, menjadi target utama. Kegagalan dalam melindungi data pribadi nasabah dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan, hilangnya kepercayaan publik, dan bahkan dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk mengevaluasi sejauh mana kerangka regulasi yang ada, khususnya UU PDP, telah mampu memberikan perlindungan yang memadai. Kajian ini akan melihat bagaimana implementasi regulasi tersebut di lapangan, tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan digital dalam mematuhi regulasi, serta efektivitas mekanisme penegakan hukum dan sanksi yang ada dalam memberikan efek jera dan perlindungan kepada masyarakat. Analisis ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif untuk penyempurnaan regulasi di masa mendatang agar selaras dengan perkembangan teknologi dan ancaman siber.